Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian
Gianti padaTanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani
Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur
Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel.

Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua :
Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta,
setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi.

Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui
menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan
Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing
Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram
(Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan
ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon,
Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto,
Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran
Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera
menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam
kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan
beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan
pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah
Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama
Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai
Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan
namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan
tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera
memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati
pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga.
Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755.
Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan
kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru
sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan
nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan
Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah
menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya
Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan
Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana
lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan
Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945
beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan
daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari
Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945,
beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan
Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh
Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama
Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang
menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan
Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman
tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan
otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi
Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947,
dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi
wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul
yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan
sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh
mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari
Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata
dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan
Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya
juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang
pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru
dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan
dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja
diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut,
DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan
sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara
pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta
merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana
terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala
Daerah Tingkat II seperti yang lain.


Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan
di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan
otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk
Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk
pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota
Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya

Sumber : https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keranjang Belanja
WeCreativez WhatsApp Support
Mindo Lagi online nih, Silahkan Tanya Apa saja.
👋 Halo Ndoro, Ada yang bisa di bantu?